Penanganan Pandemi Butuh Evaluasi Besar-besaran, Kurniasih Mufidayati: Kita Kebanyakan Stakeholder
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memaparkan beberapa hal yang harus segera dievaluasi pemerintah.
Pertama terkait kebijakan satu pintu. Ia menyebut, selama ini penanganan pandemi Covid-19 masih melibatkan terlalu banyak lembaga atau stakeholder yang terlibat.
“Komisi IX selalu mengatakan ke Pak Menkes, ini terlalu banyak stakeholder yang leading sector-nya bukan dari Kemenkes. Padahal pandemi ini bencana kesehatan, bukan bencana alam yang kelihatan. Harusnya leading sector-nya Kemenkes yang paham masalah kesehatan, ada epidemiolog, dan ahli-ahli lainnya,” kata Kurniasih saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta Selatan, Sabtu (6/3).
Hal lain yang perlu dievaluasi adalah kebijakan pengendalian ruang gerak masyarakat seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Tak dipungkiri banyak masyarakat merasa terbebani dalam mencari nafkah akibat pembatasan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru belum efektif menekan laju penularan Covid-19.
“Kemudian penerapan 3T (testing, tracing, treatment) masih belum mencapai target yang ditentukan WHO, khususnya testing. Kami pernah mengusulkan agar memaksimalkan alat yang ada, seperti GeNose dan karya anak bangsa lain untuk percepat testing, karena kalau mengandalkan PCR butuh waktu lama,” lanjut Kurniasih.
PR lain yang masih menghantui yakni sosialisasi dan penerapan 3M yang sudah berubah menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
“Terakhir soal vaksin yang digadang-gadang sebagai game changer ternyata belum kelihatan. Karena setelah divaksin, masih dibutuhkan 3 M, terbentuknya antibodi juga baru terjadi beberapa hari setelah vaksin kedua. Pengadaan vaksin masih harus di-support lagi karena terbatas,” tandasnya. (RMOL)
